Pengelolaan Keuangan Desa Cipicung Dipertanyakanwarga,,!!!

Pengelolaan Keuangan Desa Cipicung Dipertanyakanwarga,,!!!

Redaksi       Comment   

 Pengelolaan Keuangan Desa Cipicung Dipertanyakanwarga,,!!!

PURWAKARTA || Kmana DANA CSR WArga pertanyakan hal itu??

4perusahaan berikan CSR namun kaDes tak bisa menjawab,,,!!

Warga Desa Cipicung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta mempertanyakan pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui kemana arah penyerapan dana desa yang dikelola oleh Pemdes Cipicung.

Narasumber tersebut menegaskan bahwa dana desa seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemdes Cipicung juga mendapatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari perusahaan-perusahaan tambang yang ada di wilayahnya.

Dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp kepada Kades ia hanya menjWab " bapak ke desa saja, sambil silaturahmi,,"

Bukanya berikan klarifikasi,,

Alih-alih mengajakawak media agar bertamu ke desa untuk bersilaturahmi.

Sejak Lili Sadeli menjabat sebagai Kepala Desa Cipicung, 4 perusahaan tambang telah memberikan dana bantuan CSR secara berkelanjutan yang mencapai puluhan juta rupiah. Namun, belum ada penjelasan kepada warga tentang pengelolaann PAD tersebut?

Warga berharap agar Pemdes Cipicung dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, warga dapat memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan desa untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

*Pasal yang relevan:*

_Pasal 78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa_

_Pasal 80 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa_

Warga Desa Cipicung berharap agar Pemdes dapat memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan transparansi kepada warga.

Berharap halini menjadi pusat perhatian Pemkab Purwakarta agar segera memeriksa tata kelola keuangan desanya.agar lebih baik lagi.

(Dwi/)

Tertangkap Kamera" SPBN Di Desa Kundi Bongkar minyak Pada Malam Hari.

Tertangkap Kamera" SPBN Di Desa Kundi Bongkar minyak Pada Malam Hari.

Redaksi       Comment   

 

BANGKA BARAT | Terjadinya penyalahgunaan BBM Bersubsidi jenis solar Di Spbn Tepatnya di kundi Dengan no Spbn 26 333 32. Tertangkap Kamera sedang melakukan pengisian minyak subsidi pada malam hari,Selasa/20:30/8/7 2025.

Di ketahui SPBN tersebut milik Akiong,tetapi di serahkan kepada pengurus Yang akrab di sapa Aneng menurut Juna yang menerangkan kepada awak media.

Dari salah satu Narsum sebut saja AP,warga yang khususnya sebagai nelayan di kampung kundi,Berkeluh kesah sulit untuk mendapatkan solar di SPBN itu,di karenakan dengan adanya mafia solar yang sering membawa BBM subsidi 2-3 drum di jual keluar,yang selalu aktif berperan di Spbn tersebut.Pengaduan warga terhadap pihak yang berwenang sering dilakukan,tetapi tidak ada tindakan apapun dari Aparat Penegak Hukum (APH) Polsek simpang teritip terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Tim Awak media termaksud anggota investigasi dari LSM Badan Advokasi Indonesia(BAI) ketika mendengar keluhan warga,Langsung melakukan investigasi kelapangan untuk memastikan benar adanya penyelewengan BBM subsidi jenis solar di SPBN 36 333 32.

Yang benar saja,Dua mobil terparkir di depan nosel pengisian BBM,Satu mobil pickup dengan nopol BN 8624 RL dan satunya lagi mobil minibus jenis panter dengan nopol BN 8296 BR Sedang mengisi BBM bersubsidi pada malam hari ,Tidak hanya itu ada jerigen yang sudah tersusun sepertinya siap untuk di isi.

Terkait Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Biosolar dan Pertalite, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Hukuman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan terbitnya berita ini,Tim media akan terus menelusuri dan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait.

-Febri-

Peresmian Gedung Multimedia Nusantara School Siap Cetak Generasi Unggul dengan Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Karakter

Peresmian Gedung Multimedia Nusantara School Siap Cetak Generasi Unggul dengan Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Karakter

Redaksi       Comment   

SERPONG | Multimedia Nusantara School (MNS), sekolah berbasis teknologi yang berada di bawah naungan Kompas Gramedia Group, hari ini 

meresmikan gedung barunya yang berlokasi di kawasan Gading Serpong, Tangerang. 

Peresmian ini menjadi simbol komitmen MNS dalam menghadirkan pendidikan 

berkualitas, berwawasan global, namun tetap berakar pada nilai karakter dan budaya 

Indonesia.

Acara peresmian dihadiri oleh jajaran pimpinan Kompas Gramedia, Yayasan 

Multimedia Nusantara, manajemen MNS, perwakilan orang tua siswa, serta tamu 

undangan. 

Acara dibuka dengan penampilan tarian tradisional, dilanjutkan dengan  rangkaian sambutan, prosesi gunting pita, dan penandatanganan batu prasasti. Acara 

kemudian ditutup dengan sesi school tour, di mana seluruh hadirin diajak berkeliling 

gedung MNS untuk melihat berbagai fasilitas dan mendapat penjelasan mengenai 

konsep pembelajaran.

Pendidikan berkelanjutan untuk generasi masa depan , Dalam sambutannya, Teddy Surianto, Ketua Yayasan Multimedia Nusantara, 

menegaskan bahwa kehadiran MNS adalah bagian dari komitmen Yayasan dalam 

membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, dari jenjang usia dini hingga 

pendidikan tinggi.

“MNS adalah wujud nyata visi Yayasan Multimedia Nusantara untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadirannya 

melengkapi perjalanan pendidikan yang telah dirintis oleh pendiri Kompas Gramedia, P.K. Ojong dan Jakob Oetama. Mulai dari pendirian Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Multimedia Nusantara Polytechnic 

(MNP).

 Kami percaya bahwa pendidikan yang berkarakter, relevan, dan berkelanjutan adalah kunci untuk menyiapkan generasi pemimpin masa  depan yang unggul, inovatif, dan berdampak, menuju Indonesia Emas 

2045,” ujar Teddy Surianto.

Sementara itu, Lilik Oetama, CEO Kompas Gramedia, menegaskan bahwa MNS 

adalah bagian dari komitmen Kompas Gramedia dalam menghadirkan solusi  pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga  mendorong transformasi digital di dunia pendidikan.

“MNS bukan hanya sekadar sekolah, tapi adalah cerminan dari komitmen  Kompas Gramedia dalam membangun ekosistem pembelajaran berbasis  teknologi dan inovasi. Kami ingin membekali generasi muda dengan 

wawasan global, karakter yang kuat, dan jiwa wirausaha.. 

Harapannya,  mereka tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga 

mampu menjadi agen perubahan di lingkup lokal maupun global,” ujar Lilik.

Fasilitas dan Kurikulum MNS: Mengintegrasikan Teknologi, Karakter, dan Life  Skills. 

Gedung MNS mengusung konsep ramah lingkungan dan hemat energi (  energy -

efficient building ), yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

nyaman dan sehat bagi siswa. 

Desainnya memaksimalkan pencahayaan alami serta  sirkulasi udara yang optimal.

Berbagai fasilitas dihadirkan di gedung MNS, antara lain Digital Immersive Room, 

menjadi salah satu wujud integrasi teknologi dalam proses belajar. 

Sarana ini  memudahkan siswa mengeksplorasi materi pengajaran secara interaktif dan imersif. 

Sarana lain yang juga disediakan untuk mendukung pengembangan keterampilan 

hidup berkelanjutan, seperti MNS Green Farm hingga Mini Kitchen, yang merupakan 

bagian dari program Sustainability Life Skill Development ( SLSD ). 

Principal MNS, Theresia Listiyawati, menjelaskan bahwa seluruh fasilitas dan program 

disusun untuk mendukung kurikulum yang komprehensif dan selaras dengan 

kebutuhan perkembangan anak.

“Untuk jenjang Preschool, kami menerapkan Creative Curriculum dengan 

pengembangan enam area: Social-Emotional, Cognitive, Physical, 

Sensory & Motoric, Language, dan Aesthetic Development. 

Sedangkan  untuk Primary, kami menggabungkan kurikulum nasional dan internasional 

Pearson Edexcel, diperkaya pendekatan berbasis teknologi MNS. 

Teknologi menjadi bagian dari cara belajar sehari-hari yang kontekstual  dan relevan,” jelasnya.

Lebih dari sekadar penguatan akademik, MNS juga berkomitmen untuk menggali dan 

mengembangkan potensi serta talenta setiap siswa secara maksimal melalui berbagai 

program MNS Club, seperti programming, sports, music, dance, hingga choir.

Kepercayaan Orang Tua Jadi Fondasi

Hingga saat ini, sekitar 300 orang tua telah mempercayakan pendidikan anak-

anaknya di MNS.

 Salah satunya adalah Jessica Suhandra, alumni Universitas  Multimedia Nusantara (UMN) sekaligus orang tua siswa MNS.

“Saya menjadi saksi bagaimana Kompas Gramedia berkiprah di dunia  pendidikan. Saya alumni Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan kini  anak saya bersekolah di MNS. 

Kepercayaan saya tumbuh karena saya 

sudah merasakan sendiri kualitas pendidikan di UMN. Saya ingin anak  saya mendapatkan pengalaman belajar yang sama, dengan nilai-nilai 

yang kuat dan kualitas yang terjamin. Kompas Gramedia sudah terbukti bmenjadi brand terpercaya di dunia pendidikan.”

Sebagai bagian dari keluarga besar Kompas Gramedia, MNS mengemban tanggung 

jawab untuk terus menghadirkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan  zaman dan berkualitas.

 Dengan dukungan fasilitas modern, kurikulum unggulan, dan  tenaga pendidik berkompeten, MNS berkomitmen mencetak generasi masa depan  yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan 

global. Tentang Multimedia Nusantara School (MNS) adalah sekolah berbasis teknologi dan karakter di bawah naungan  Kompas Gramedia dan Yayasan Multimedia Nusantara. MNS hadir untuk mencetak generasi unggul, 

inovatif, dan berwawasan global melalui pembelajaran berbasis ICT, karakter, dan kurikulum  internasional yang berpadu dengan kurikulum merdeka.

 Didukung oleh fasilitas modern dan lingkungan 

belajar holistik, MNS mengembangkan akademik, karakter, dan keterampilan abad 21. MNS 

menghadirkan para pendidik berkualitas dan berdedikasi, yang tidak hanya mengajar, tetapi juga  menginspirasi dan membimbing siswa untuk mengembangkan potensi terbaik mereka.

( Toni )

SPK Belum Dikantongi, Limbah Pabrik Mobil di Purwakarta Sudah Diangkut Pengusaha Asal Cakung, Nah Lho !

SPK Belum Dikantongi, Limbah Pabrik Mobil di Purwakarta Sudah Diangkut Pengusaha Asal Cakung, Nah Lho !

Redaksi       Comment   

PURWAKARTA | Limbah industri, pada dasarnya bersifat merugikan lingkungan. Keberadaannya berpotensi mencemari udara, tanah, bahkan sumber air. 

Sampai pada kategori yang sangat parah, pencemaran lingkungan akibat limbah industri mengancam kehidupan mahluk hidup, terutama manusia. 

Untuk menjamin adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Non bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan mengkategorikan limbah, mulai dari yang bersifat ekonomis seperti plastik, potongan logam, scrap dan organik padat lainnya yang dapat didaur ulang, hingga limbah cair yang termasuk kategori B3.

Dalam pengelolaan limbah tersebut, pemerintah menghimbau pihak pemrakarsa industri untuk melibatkan peran masyarakat di lingkungan perusahaan yang terdampak industri.

*Perluasan pabrik mobil di Cikopo*

Sejalan hal tersebut, warga Desa Cikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta patut bersyukur dengan adanya perluasan pabrik perakitan mobil PT Handal Indonesia Motor yang semula hanya beroperasi di wilayah Pondok Ungu Bekasi, kini membangun pabrik barunya di Purwakarta.

Pabrik di Purwakarta ini jauh lebih besar ketimbang di Pondok Ungu Bekasi. Luas lahannya mencapai 38 hektar dengan kapasitas produksi tiga kali lebih banyak dan di'klaim' mampu merakit 90 ribuan unit mobil per tahunnya.

Awalnya, warga Cikopo menyambut gembira kehadiran pabrik yang sudah merakit tiga merek mobil di Pondok Ungu, yakni Chery, Neta, dan Jetour. 

Warga pun menaruh harapan, baik berupa lapangan kerja, kerjasama pengelolaan limbah ekonomis dan suplai kebutuhan produksi, ATK hingga kegiatan pabrikasi yang mendukung pembangunan PT Handal Indonesia Motor di Cikopo.

Namun, kenyataan menunjukkan gambaran yang berbeda. Konflik kepentingan oknum karyawan PT Handal Indonesia Motor berinisial STJ mengesampingkan peran masyarakat dan mengabaikan regulasi yang sudah jelas tertuang dalam UU dan peraturan lainnya.

Suara-suara miring pun mengiringi perjalanan pabrik yang sudah berproduksi sejak April 2025 di Kawasan industri Asri Pelangi Nusantara (APN) tersebut. 

"Pernah ada pembahasan tahun 2024 terkait kerjasama pengelolaan limbah sisa produksi PT HIM di Cikopo ini, dan janjinya PT HIM akan melibatkan kita (Pemerintahan Desa Cikopo_red) dalam pengaturannya," ujar Kepala Desa Cikopo, H. Maya Firmansyah kepada tim investigasi media, Kamis, 05 Juni 2025 lalu.

Namun, hingga pabrik tersebut sudah mulai berproduksi, kerjasama yang dijanjikan tak kunjung terealisasi. Dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa, oknum perusahaan berhasil melibatkan salah satu perangkat desa berinisial MA di bawah kendali pihak kedua.

"Harapannya kita diperankan dalam pengelolaan limbahnya, namun hingga saat ini belum ada pembahasan lanjutan," ungkap H. Maya Firmansyah. 

Hal yang membuatnya terkejut mendengar kabar keterlibatan MA dengan salah satu pengusaha limbah PT HIM di Pondok Ungu berinisial SAM.

"Saya engga tahu soal itu (keterlibatan MA), dan sampai saat ini pun belum pernah melihat SPK (Surat Perintah Kerja) pengelolaan limbah PT Handal Indonesia Motor," tegas H. Maya Firmansyah. 

Ditanya terkait perijinan, H. Maya Firmansyah menyarankan Tim Investigasi Media untuk  menanyakannya langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.

"Kalau engga salah masih berproses ijinnya," ungkap H. Maya Firmansyah.

*MA tak mengakui angkut limbah PT HIM*

Usai menemui Kepala Desa Cikopo, Tim Investigasi Media menemui MA di Kawasan Industri Asri Pelangi Nusa (APN). 

Senada dengan penyampaian Kepala Desa kepada Tim Investigasi Media, MA pun mengaku tidak paham dengan aktivitas pengangkutan limbah di PT HIM.

"Engga paham saya pak, enggak tau, apalagi soal perijinannya enggak paham," kelit MA. 

MA secara tegas juga membantah kabar adanya kerjasama pihak lingkungan dengan SAM dalam hal pengelolaan limbah ekonomis berupa jatah pengangkutan limbah setiap 10 hari oleh lingkungan dan 20 hari berikutnya diangkut pihak SM.

"Saya engga paham soal itu," ungkapnya lagi. 

Tak puas dengan jawaban Kepala Desa Cikopo dan MA, Tim Investigasi Media menyelidiki aktivitas PT HIM di Cikopo dan melihat 2 mobil truk keluar dari Kawasan APN. 

"Itu pak mobil truk angkut limbahnya," kata warga setempat menunjuk dua kendaraan truk bernopol B 9033 OW dan B 9939 DE. 

*Truk Angkut Limbah dari Kawasan APN*

Selanjutnya, Kamis, 12 Juni 2025, Tim Investigasi Media kembali melihat kendaraan yang sama keluar dari Kawasan APN menuju arah tol Jakarta Cikampek. Lantaran penasaran, Tim Investigasi Media membuntuti kedua mobil truk bernopol B 9939 DE dan B 9033 OW itu.

Salah satu truk bernopol B 9939 DE melaju cukup kencang di jalur tol Jakarta Cikampek dan keluar di Bekasi menuju lokasi timbangan.

Lalu truk kedua bernopol B 9033 OW sempat menurunkan sebagian barangnya di wilayah Cakung dan membawa sisanya ke gudang milik SM.

Warga setempat yang ditemui Tim Investigasi Media membenarkan gudang tersebut milik pengusaha limbah berinisial SAM. "Iya mas itu gudang punya pak Haji SAM," ucap salah satu pedagang yang berada tak jauh dari gudang milik SM. 

Usai mendokumentasikan gambar, Tim Investigasi Media mengkonfirmasi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan DPMPT Kabupaten Purwakarta terkait perijinan yang dikantongi PT HIM untuk dapat berproduksi.

Tim Investigasi Media juga melayangkan surat konfirmasi pada tanggal 20 Juli 2025 kepada Presiden Direktur PT HIM, Denny Siregar untuk menanyakan aktivitas produksi dan pengangkutan limbah yang sudah berlangsung sejak April 2025. 

Dalam suratnya, Tim Investigasi Media menanyakan 3 pertanyaan. Pertama, terkait proses perijinan yang sudah ditempuh PT HIM untuk dapat memulai produksi dan menjalin kerjasama secara tender terhadap para pihak, khususnya terkait pengelolaan limbah, baik B3 maupun Non B3. 

Kedua, terkait adanya aktivitas pengangkutan limbah PT HIM di Cikopo oleh SM apakah sepengetahuan Denny Siregar selaku Presiden Direktur. 

Dan ketiga, Tim Investigasi Media meminta penjelasan kepada Denny Siregar selaku Presiden Direktur terkait kerjasama PT HIM dengan pengusaha limbah bernama inisial SAM. 

Hingga berita ini diturunkan, Tim Investigasi Media belum memperoleh jawaban dari Denny Siregar selaku Presiden Direktur PT HIM. 

*MA mengaku kerjasama dengan SAM Angkut Limbah PT HIM*

Anehnya, tak lama setelah melayangkan surat konfirmasi, Tim Investigasi Media dihubungi seseorang yang mengaku sebagai ketua RW 01 Desa Cikopo, Maman.

Di hadapan Tim Investigasi Media, Maman mengatakan bahwa dirinya diminta PT HIM untuk menjawab surat konfirmasi tim investigasi media kepada Presiden Direktur PT HIM, Deni Siregar.

Maman pun mengakui bahwa pihaknya telah melakukan ikatan kerjasama dengan SAM untuk mengangkut limbah PT HIM di Cikopo.

"Saya kerjasamanya dengan SM, dan tidak dengan PT HIM secara langsung," pungkas Maman. 

Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi belum mendapat jawaban konfirmasi bersurat dari Presiden Direktur PT Handal Indonesia Motor, Deni Siregar. (***)

Kuasa Hukum Annisa Ulfah, Layangkan Somasi Kedua ke PT Mandiri Tunas Finance Cabang Bintaro Jaya

Kuasa Hukum Annisa Ulfah, Layangkan Somasi Kedua ke PT Mandiri Tunas Finance Cabang Bintaro Jaya

Redaksi       Comment   

TANGSEL | Antony Junjungan dan Partners selaku kuasa hukum dari ibu Annisa Ulfah istri almarhum bapak Rizal Hamdan selaku Debitur PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Cabang Bintaro Jaya, Senin, siang (07/07/2025) pukul 14.00 Wib, menyampaikan Surat Somasi kedua kepada pihak PT Mandiri Tunas Finance cabang Bintaro Jaya. 

Surat Somasi tersebut dilakukan terkait tidak dicairkannya (Ditolak) klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh ibu Annisa Ulfah atas asuransi jiwa terhadap almarhum suaminya Rizal Hamdan sebagai Debitur atas pembelian 1 unit mobil Suzuki Ertiga-Double Blower GX MT, nomor rangka MHYKZE81SGJ337914, nomor mesin K14871217766 wama Abu Abu Metalik, tahun 2016 dan Nomor Polisi B 1570 WOQ milik ahli waris yang telah dilelang secara tidak sah, untuk itu pihak klaen kami atas nama Annisa Ulfah menuntut ganti kerugian senilai Rp 307. 680.000, (Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). 

Dalam keterangannya kepada awak media BIN. com usai menyerahkan Surat Somasi kedua Antony Junjungan dan rekan selaku kuasa hukum ibu Annisa Ulfah mengatakan bahwa pada hari ini dirinya bersama rekan dari kuasa hukum Antony Junjungan and Partners menyampaikan surat

Somasi pertama dan kedua kepada PT Mandiri Tunas Finance cabang Bintaro Jaya yang berlokasi di Ruko Emerald Evenue 2 Blok EB/B No.09, Jalan Rasuna Said, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227.

"Tujuan kami menyampaikan surat Somasi/klarifikasi kedua kepada PT Mandiri Tunas Finance cabang Bintaro Jaya dengan niat baik melalui jalur musyawarah agar PT MTF cabang Bintaro Jaya untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan memenuhi hak klien kami ibu Annisa Ulfah," ucap Antony. 

Ditegaskan Antony, bahwa dalam surat Somasi tersebut dirinya bersama rekan selaku kuasa hukum ibu Annisa Ulfah telah memberikan beberapa catatan kepada PT Mandiri Tunas Finance cabang Bintaro Jaya, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Jul 2025 Antony Junjungan and Partners telah membentahukan kepadu Kepala Cabang Mandiri Tunas Finance, mengenai maksud dan tujuan dari Surat Klarifikasi kami tersebut. 

2. Bahwa kami saat ini masih menunggu niat baik dari Mandiri Tunas Finance untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini kepada ibu Annisa Ulfah mengenai Asuransi atas Sertifikat Asuransi Nomor: A 0032861 dan produk Asuransi tambahan (xtra protection) berdasarkan Sertifikat Asuransi Nomor, XP510MG 1600656 dengan nama pemegang polis Annisa Ulfah yang diterbitkan oleh PT Mandiri inhealth.

3. Bahwa kami memberikan waktu terakhir kepada bapak Ikhsan selama 5 (hari) hari kerja hingga hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 kepada PT Mandiri Tunas Finance cabang Bintaro Jaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. 

4. Adapun permintaan kami kepada PT Mandiri Tunas Finance untuk :

1. Mengakui kesalahan administrasi dan kelalaian dalam mengurus klaim Asuransi jiwa atas nama almarhum Rizal Hamdan. 

2. Mengembalikan unit kendaraan merek Suzuki Ertiga-Double Blower GX MT, nomor

rangka MHYKZE81SGJ337914, nomor mesin K14871217766 wama Abu Abu Metalik, tahun 2016 dan Nomor Polisi B 1570 WOQ milik ahli waris yang telah Ditarik secara tidak sah dan mengganti kerugian senilai Rp.307. 680.000, ( Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) . 

3. Membayarkan ganti rugi uang pertanggungan Xtra Protection sebesar Rp. 30.000.000 ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) kepada ahli waris ( Annisa Ulfah ). 

4. Menyampaikan permintaan maaf secara tertulis atas kerugian materil dan immaterial dan kerugian yang timbul dalam perkara aquo

5. Menyelesaikan semua kewajiban tersebut diatas selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujah) hari kalender sejak tanggal surat ini disampaikan. 

"Apabila pihak PT Mandiri Tunas Finance tidak dapat segera melaksanakan dan menanggapi surat Somasi terakhir kami , sebagaimana telah diutarakan diatas dalam jangka waktu sebagaimana tersebut datas, maka kami akan segera menempuh dan mempergunakan semua jalur hukum yang berlaku di Indonesia dengan laporan dugaan adanya tindakan hukum Perdata maupun Pidana berupa, Perampasan, Penipuan dan Penggelapan," tegas Antony Junjungan, menutup keterangannya kepada awak media. 

 ( Toni )

Satukan Komitmen Bersama Komnas HAM, Wamen Ossy Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM dengan Pelibatan Multipihak

Satukan Komitmen Bersama Komnas HAM, Wamen Ossy Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM dengan Pelibatan Multipihak

Redaksi       Comment   

JAKARTA  |  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai pihak terkait secara inklusif. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/2025).

“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor mengingat banyak konflik agraria berkaitan erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga proses penegakan hukum. Untuk itu diperlukan _roadmap_ penyelesaian masalah yang melibatkan para pemangku kepentingan.

“Spirit kami adalah bagaimana _roadmap_ ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Wamen Ossy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa Komnas HAM memandang penanganan konflik agraria harus selalu menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama. Mengingat, dampaknya langsung pada sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Konflik agraria ini bukan sekadar urusan administrasi tanah, tetapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sumber hidup mereka. Karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” kata Anies Hidayah.

Komnas HAM berharap, sinergi kelembagaan yang dilakukan mampu memperkuat langkah penyelesaian sengketa pertanahan yang kerap berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia. Melalui peta jalan yang sedang disusun, diharapkan muncul kesepahaman dan pembagian peran antar pihak terkait.

Mendampingi Wamen Ossy, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, sejumlah jajaran dari Komnas HAM. 

 ( Toni )

Danpos AL Lettu Achmad Ronny Dan Kasat Polairud iptu Yudi,menyayangkan adanya berita Hoak yang merusak nama Dua institusi.

Danpos AL Lettu Achmad Ronny Dan Kasat Polairud iptu Yudi,menyayangkan adanya berita Hoak yang merusak nama Dua institusi.

Redaksi       Comment   

BANGKA BARAT  | Terkait dugaan penerimaan setoran dari aktivitas tambang ilegal di Teluk Inggris kembali menuai sorotan. Kali ini, bukan karena isinya, melainkan karena cara kerja media yang dianggap tidak profesional dan menabrak etika jurnalistik.

Dalam laporan yang tersebar di beberapa media daring, disebutkan bahwa Satpolairud dan oknum TNI AL diduga menerima masing-masing Rp300.000 per unit ponton tambang ilegal. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah tidak adanya konfirmasi dari pihak kepolisian sebelum berita tersebut dipublikasikan, serta tidak jelasnya narasumber yang dijadikan acuan dalam pemberitaan tersebut.

Danposal Muntok Kab. Bangka Barat Lettu Laut Achmad Ronny . Beberapa kali kami bersama Pemerintah daerah Posal Muntok dan Satpolairud telah memberikan himbauan himbauan kepada para penambang timah diperairan Inggris agar menghentikan aktifitas penambangan di area tersebut 

Kami Posal Muntok bersama sama telah memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya nya para penambang ponton jenis PIP agar memperhatikan legalitas ijin dan mengutamakan keselamatan jiwa.

Melalui Keterangan Lettu laut Achmad Ronny kepada awak media,Jelas sekali tidak ada hubungannya Pos AL mentok dengan tambang ilegal Di laut Teluk inggris,Tidak ada yang namanya Koordinasi Apalagi Menerima uang Yang sempat di di beritakan.

Kasat Polairud Polres Bangka Barat, Iptu Yudi Lasmono, mengecam keras cara kerja Oknum media yang menyebarkan informasi sepihak dan tidak berdasar, apalagi menyangkut tuduhan serius terhadap aparat penegak hukum.

“Kami tidak pernah dikonfirmasi Oknum wartawan tersebut yang bersangkutan. Tidak ada klarifikasi, tidak ada komunikasi resmi, tidak ada upaya mencari kebenaran. Tiba-tiba kami disebut menerima setoran dari penambang. Ini bukan hanya tidak profesional, ini adalah bentuk fitnah terbuka yang merusak nama baik institusi,” tegas Iptu Yudi, Minggu (7/7/2025).

Ia menambahkan bahwa isi pemberitaan yang menyebut angka-angka pungli dan aliran dana hanyalah dugaan liar yang disusun tanpa data, tanpa bukti, dan tanpa keberimbangan.

“Narasinya sangat tendensius, memojokkan institusi kami. Tapi ketika dilihat lebih jauh, tidak ada satu pun nama narasumber yang disebut. Tidak ada bukti pendukung, hanya opini sepihak. Ini adalah bentuk penyebaran informasi palsu yang sengaja dibungkus dengan nama berita,” lanjutnya.

Satpolairud menilai pemberitaan semacam ini sebagai serangan balik dari pihak-pihak yang terganggu dengan penegakan hukum, apalagi setelah 13 unit ponton tambang ilegal berhasil ditertibkan dari perairan Teluk Inggris.

“Kami menduga kuat, ini bukan sekadar berita. Ini adalah reaksi dari kelompok yang merasa terganggu oleh tindakan kami menertibkan tambang ilegal. Maka dibuatlah narasi seolah-olah aparat bermain, dengan tujuan menjatuhkan kredibilitas kami di mata publik,” ujar Iptu Yudi.

Ia juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi nama-nama yang diduga menjadi aktor di balik fitnah tersebut, termasuk oknum yang berlindung di balik profesi wartawan namun diduga kuat ikut terlibat dalam aktivitas tambang ilegal itu sendiri.

“Kami akan proses semuanya secara hukum. Tidak hanya pemilik ponton, tapi juga siapa pun yang menyebarkan fitnah ini. Pers itu punya kebebasan, tapi bukan kebebasan untuk memutarbalikkan fakta atau menyebarkan kebohongan kepada masyarakat,” tegasnya.

Febri